oleh

Gubernur Bengkulu Suruh Pelaku Usaha Bangun Lampu Jalan, di Jateng Pemprov yang Bangun

Hidayahbengkulu.com,-Sejak dipatok menjadi milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu belum lama ini, wisata Pantai Panjang malah menjadi masalah yang memberatkan rakyat. Pasalnya, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah langsung membebankan lampu penerangan jalan di lokasi Jalan Pariwisata Kota Bengkulu itu, kepada pelaku usaha di lokasi wisata tersebut.
Ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan Pemprov Jawa Tengah (Jateng), yang mendukung penuh lokasi wisata di daerahnya, dengan membangun lampu jalan untuk penerangan lokasi wisata. Sehingga destinasi wisata Pemprov Jateng mendukung pelaku usaha untuk berkembang maju. Bukan malah diberatkan.
Beban lampu jalan itu tertuang dari Surat Edaran Nomor: 556/1822/DKPAR/2021 yang ditandatangani Rohidin Mersyah selaku Gubernur Bengkulu tertanggal 8 November 2021. Surat itu mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata No 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
Dalam surat itu meminta agar setiap pelaku usaha perhotelan, rumah makan, restoran, kafe dan tempat hiburan lainnya di Kawasan Pantai Panjang untuk memasang lampu di halaman depan tempat usaha, yang biaya dan material pemasangan lampu menjadi beban pelaku usaha.
Upaya Gubernur Bengkulu ini berbeda jauh dengan apa yang dilakukan Pemprov Jateng. Seperti yang tersiar di laman Facebook Humas Jawa Tengah terbit 30 September 2020, diketahui sejak 2012 Pemprov Jateng telah membangun 2.287 lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah ruas jalan provinsi. Tak terkecuali di jalan tempat lokasi wisata.
Penerangan jalan di lokasi wisata, diapresiasi warga Jawa Tengah, terutama bagi pelaku usaha. Selain menerangi sekitar lokasi, lampu jalan juga menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan, sehingga geliat ekonomi di lokasi wisata terus tumbuh.
“Kami ucapkan banyak terimakasih (kepada Pemprov Jawa Tengah) atas penerangan lampu jalan ini, sehingga bisa meningkat perekonomian pelaku usaha Tawamangu,” kata Lurah Tawangmangu, Sutopo, S.Sos seperti yang tayang di laman FB Humas Jawa Tengah.
Sementara di Bengkulu, dulu ketika dikelola Pemerintah Kota Bengkulu lampu penerangan jalan di lokasi wisata Pantai Panjang sudah memadai. Namun sejak diambil alih oleh Pemprov belum lama ini, belakangan lampu jalan di lokasi wisata kebanggaan Bengkulu itu mulai gelap gulita. Sehingga langkah cepat Gubernur Bengkulu dengan membebankan penerangan lampu jalan itu kepada pelaku usaha.
“Iya, baru sekitar hampir sebulan ini lampu jalan di Pantai Panjang mulai gelap gulita. Tidak seperti dulu waktu dikelola Pemkot. Sangat disayangkan memang. Malah sekarang katanya lampu dibebankan ke pelaku usaha. Kan seharusnya pemerintah yang bangun,” keluh Ade, salah satu warga yang berwisata di Pantai Panjang.

Dewan: Jangan Beratkan Masyarakat
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi mengatakan, dirinya telah menerima informasi terkait adanya pembicaraan dari Pemerintah Provinsi dengan pelaku usaha yang berada di Jalan Pariwisata Pantai Panjang, Kota Bengkulu.
“Jadi saya dapat informasi bahwa ada pembicaraan antara pemilik restaurant dan hotel, ada kewajiban mereka memasang beberapa titik lampu jalan dan saya kira itu kerja bagus karena kita untuk membangun daerah ini tidak bisa kita tumpukan harapan kepada satu orang,” kata Edwar.
Bagi Edwar, itu merupakan gotong royong yang tidak jadi masalah. “Yang penting dibicarakan dulu kepada objek yang dibebankan itu, sejauh mereka tidak keberatan untuk masalah itu,” ungkapnya.
Menurut Edwar, keterbatasan anggaran untuk lampu jalan, menjadi alasan Pemprov meminta pelaku usaha memasang lampu jalan di tempat usaha mereka masing-masing.
Namun demikian, Edwar menyampaikan sebenarnya hal tersebut bisa saja tidak harus membebankan pelaku usaha, dengan salah satu solusinya yaitu menggandeng beberapa perusahaan misalnya dari dana CSR untuk membantu penerangan tempat usaha, yang berada di sepanjang ruas Jalan Pariwisata Pantai Panjang.
“Yang terpenting itu dibicarakan dan dikoordinir agar masyarakat tidak keberatan. Dan salah satu masalahnya juga yaitu APBD kita minim sehingga salah satu jalannya ya itu,” tukas Edwas Samsi.(PPJ)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed